Vatikan Tolak Tawaran Trump untuk Dewan Perdamaian Gaza, Tekankan Peran PBB

FAJAR.CO.ID, VATIKAN - Vatikan secara tegas menolak tawaran Presiden AS, Donald Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza, sebuah badan yang dirancang untuk mengawasi rekonstruksi wilayah tersebut dan berpotensi menjadi mekanisme pengelolaan konflik yang lebih luas.

Keputusan ini diambil karena Vatikan menilai pengelolaan konflik harus tetap berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menyoroti kekhawatiran atas pengucilan Palestina dalam struktur dewan tersebut.

Kardinal Pietro Parolin, diplomat utama Takhta Suci, menjelaskan bahwa Vatikan tidak akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian karena sifatnya yang khusus dan berbeda dengan negara-negara lain. "Takhta Suci tidak akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian karena sifatnya yang khusus, yang jelas berbeda dengan negara-negara lain," katanya saat memberikan pernyataan pada hari Selasa.

Lebih lanjut, Parolin menegaskan bahwa krisis internasional harus ditangani melalui lembaga-lembaga multilateral yang sudah mapan. "Salah satu kekhawatiran kami adalah bahwa di tingkat internasional, PBB-lah yang harus mengelola situasi krisis ini. Ini adalah salah satu poin yang telah kami tekankan," jelasnya.

Dewan Perdamaian Gaza dan Kontroversinya

Dewan Perdamaian Gaza diperkenalkan sebagai bagian dari rencana Trump pasca gencatan senjata Oktober lalu dengan tujuan mengawasi administrasi sementara di Gaza. Presiden AS kemudian menyatakan bahwa dewan ini akan berkembang menjadi platform yang lebih luas untuk menangani konflik di luar Gaza, dengan pertemuan formal pertamanya dijadwalkan di Washington untuk membahas rekonstruksi wilayah tersebut.

Undangan telah dikirim ke sekitar 60 negara, dengan rancangan piagam yang mengatur struktur dewan. Keanggotaan akan berlangsung selama tiga tahun, dengan opsi bagi negara-negara untuk menjadi anggota tetap melalui kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS. Trump sendiri akan memimpin badan tersebut.

Sejumlah negara seperti Pakistan, Turki, Mesir, Arab Saudi, Qatar, Indonesia, Hongaria, dan Israel telah menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi. Namun, sekutu Barat seperti Italia dan Uni Eropa diperkirakan hanya akan hadir sebagai pengamat, sedangkan Polandia menolak bergabung dalam kerangka kerja ini.

Kritik dan Kekhawatiran Internasional

Inisiatif ini mendapat kecaman keras dari para pembela hak asasi manusia dan ahli hukum yang menilai struktur Dewan Perdamaian menyerupai pengaturan kolonial karena tidak adanya perwakilan Palestina. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa masa depan Gaza sedang dibahas tanpa keterlibatan langsung rakyatnya sendiri.

Para diplomat dan analis juga memperingatkan bahwa inisiatif ini berpotensi melemahkan PBB dengan menciptakan mekanisme paralel yang tidak memiliki legitimasi internasional yang sama. Mereka menyoroti konsentrasi otoritas dan persyaratan keuangan sebagai indikasi bahwa struktur tersebut lebih mengutamakan kepentingan geopolitik daripada hak penentuan nasib sendiri rakyat Gaza.

Kondisi Gaza dan Posisi Paus

Sementara itu, situasi kemanusiaan di Gaza tetap mengerikan. Sejak gencatan senjata Oktober, pelanggaran berulang terus terjadi, menyebabkan ratusan warga Palestina tewas. Secara keseluruhan, lebih dari 72.000 warga Palestina telah tewas, wilayah hancur, dan sebagian besar penduduk mengungsi. Beberapa kelompok hak asasi manusia dan penyelidikan PBB bahkan mengkategorikan kampanye militer tersebut sebagai genosida, meskipun Israel menolak tuduhan ini.