Transfer Daerah Menurun, Guru PPPK Digaji Ratusan Ribu Rupiah: Siapa yang Sebenarnya Diperkuat Anggaran Pendidikan 2026?

FAJAR.CO.ID — Kenaikan anggaran pendidikan nasional dari tahun ke tahun tidak serta-merta menjamin penguatan pendidikan di daerah. Kritik tajam muncul terkait struktur anggaran pendidikan 2026 yang dinilai semakin terpusat dan berdampak langsung pada menurunnya kapasitas pemerintah daerah membiayai kebutuhan dasar pendidikan, terutama kesejahteraan guru.

Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri memaparkan bahwa meskipun anggaran pendidikan nasional terus meningkat, porsi dana yang ditransfer ke daerah justru mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2024, dari total anggaran pendidikan sebesar Rp655 triliun, dana transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp346 triliun atau sekitar 52,82 persen. Tahun 2025, anggaran pendidikan naik menjadi Rp724 triliun, namun transfer ke daerah hanya sekitar Rp347,9 triliun atau 48,08 persen.

“Pada 2026, anggaran pendidikan kembali naik menjadi Rp769 triliun. Namun transfer ke daerah justru turun drastis menjadi sekitar Rp264 triliun, hanya 34,33 persen,” ujar Iman.

Dampak Langsung ke Daerah

Penurunan porsi transfer tersebut berdampak langsung pada kemampuan fiskal lebih dari 500 pemerintah daerah dalam membiayai sektor pendidikan. Salah satu dampak paling serius adalah ketidakmampuan daerah membayar gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Iman menyebutkan sejumlah contoh ekstrem di lapangan. Di Kabupaten Musi Rawas, guru PPPK paruh waktu hanya menerima sekitar Rp100 ribu per bulan. Di Kabupaten Dompu sekitar Rp139 ribu, sementara di Kabupaten Langkat dan Blitar sekitar Rp500 ribu per bulan.